Muktamar Cemar, Risywah Mewabah: NU dalam Pusaran Isu

Muktamar NU


Sebelum gelaran Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Balai Pikir menerbitkan sebuah tulisan bertajuk “Muktamar ke-35 NU: Wira(usaha) Santri untuk Tidak Nambang” (18/08/2026). Isinya kurang lebih sebuah seruan konsideratif—juga mungkin persuasif, bahwa NU bisa memaksimalkan sumber daya para santrinya untuk menggerakkan mesin jam’iyyah, alih-alih mesti bertopangkan dana tambang.

Seruan itu memang sewajarnya masuk akal. Sajian angka statistik yang menyebut bahwa jumlah populasi santri di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 18 juta kepala jelas menggiurkan siapa saja. Itungan bodhon, begitu kata orang desa di Magelang untuk mengatakan “sederhananya”, andai ke-18 juta para santri itu iuran seribu perak saja, maka NU langsung beroleh suntikan dana sebanyak Rp. 18 miliar. Apalagi kalau mereka memberi Rp. 100 ribu, bukankah uang Rp. 1,8 triliun sudah bisa masuk kantong Bendahara PBNU?

Namun, meskipun dengan itungan bodhon semacam itu NU mestinya sudah bisa tampil perlente, Muktamar ke-35 di Jombang kemarin justru cemar. Isu suap-menyuap (risywah) antar para elite PBNU beredar luas di masyarakat.

Kabar soal tibanya jor-joran dana yang diantar via mobil Rolls Royce masih menjadi kabar burung yang berterbangan di kalangan akar rumput. Terlepas bahwa secara administratif pelaksanaan muktamar telah sesuai dengan AD/ART organisasi seperti kata Inayah Wahid, problem risywah itu belum betul-betul purna.

Lebih memilukannya lagi, beredar kabar bahwa di antara sumbangan dana yang digunakan untuk mendukung logistik muktamar, terdapat nominal yang berasal dari uang haram. Fahd Arafiq, tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim bahwa ia memberikan talangan dana hingga sebesar 70 miliar untuk menyukseskan Muktamar ke-35 NU Agustus lalu.

“Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd pada Selasa, 17 November 2026 ini seperti dilansir dari salah sebuah media arus utama nasional.

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU yang kini menduduki jabaran Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), membantah pengakuan Fahd. Ia menuding bahwa ujaran Fahd tersebut telah merugikan NU sekaligus mencemarkan nama baik jam’iyyah tempatnya berkhidmah itu. 

“…jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir..,” sergah sosok yang saat ini juga menjabat posisi Menteri Sosial (Mensos) di Kabinet Prabowo itu.

Sampai tulisan ini disusun dan dikirim ke dapur redaksi Balai Pikir, masyarakat belum menemukan titik terang mana di antara dua klaim tersebut yang merupakan suatu kebenaran. Namun, seandainya pengakuan Fahd Arafiq di kemudian hari terbukti dalam proses persidangan, maka nama besar NU sedang di atas meja pertaruhan dadu. Warga nahdliyyin jelas bakal kecewa mati seandainya para elite kiainya di Jakarta ternyata tak lebih dari sekadar begundal bersorban yang lihai dalam urusan salam templek uang hasil konspirasi dan teplek (baca: judi). 

Kita sekalian barangkali kini hanya bisa menanti bukti apa yang akan dihadirkan oleh sang waktu. Sembari terus bermoga-moga akan kemujaraban pepatah lama “Sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, baunya pasti tercium juga”, kita bisa berupaya mencegah Muktamar ke-36 mendatang dari risiko isu-isu duit seperti yang terjadi tahun ini. Purbasyaratnya satu saja, yakni warga nahdliyyin mesti percaya diri dengan kekuatan finansialnya.

Sebagaimana telah kita sajikan pada paragraf di muka, uang hingga nominal triliunan semestinya bukan masalah untuk organisasi sebesar NU. Menyitir laman Digdaya NU, jumlah warga nahdliyyin mencapai angka 160 juta dengan dua juta di antaranya menjabat sebagai pengurus. Angka sebesar itu menunjukkan betapa tebal seharusnya dompet NU. 

Lantas, jika selama ini narasi yang kita dengar justru seakan NU fakir (baca: butuh duit), tentu nahdliyyin dan nahdliyyat layak menggugat: Apa kerja para Bendahara NU? Ada yang tahu?


Editor: Farhan Azizi

Penulis

Avatar M. Khoirul Imamil M

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *