Balai Pikir — Kami, dan mudah-mudahan para pembaca—atau sah-sah saja bila harus menyebut seluruh umat manusia—pasti memiliki satu sentimen terhadap apa yang disebut kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan kepentingan dan kebutuhan dasar hidup manusia itu sendiri. Setegas apa pun suatu hukum yang diproduksi melalui prolegnas, misalnya, akan turun takhta bila dikonfrontasi dengan sisi kemanusiaan seorang hakim dalam artiannya sebagai sifat lahiriah dan kodrati manusia.
Semangat kemanusiaan seperti itulah yang tergambar dari kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Film “Pesta Babi” di Mojokerto pada Sabtu, 9 Mei kemarin. Diinisiasi oleh kelompok Tolak Geothermal Arjuno Welirang dan berbagai komunitas lainnya, acara ini bukan sekadar hiburan pasangan sejoli buat malam mingguan.
“Tujuannya tidak lain untuk merefleksikan keadaan Mojokerto terkait kerusakan alam, mulai dari tambang ilegal dan lain sebagainya,” ujar Sa’dan, perwakilan Komunitas Tolak Geothermal Arjuno Welirang. Lewat film ini, Sa’dan mengajak masyarakat berkaca dari deforestasi, sengketa tanah, hingga penggusuran lahan yang masif di Papua agar tidak terjadi, atau setidaknya bisa menjadi tameng kewaspadaan, untuk Mojokerto itu sendiri.
Tak akan diingkari kalaupun tulisan yang mencoba menarasikan “fenomena” kegiatan nobar ini terasa berlebihan. Itu sangat diterima dengan lapang dada, sebab yang ingin disampaikan bukan apa, siapa, di mana, bagaimana dan mengapa nobar Pesta Babi ini terjadi. Jika memang tulisan ini terjerumus pada situasi emosional—jauh dari kata objektif—maka anggap saja sebagai lelucon belaka, tapi atas itu kami akan tunduk kepala untuk menuliskan kata maaf. Sebaliknya, jika tulisan ini dirasa berhasil menyederhanakan jalin kelindan kerumitan gaya pihak tertentu untuk secara terus terang menunjukkan hasrat keserakahan menumpuk keuntungan belaka, maka silakan jadikan tulisan ini saudara yang tajir melintir sehingga perlu dipamerkan kepada banyak orang.
Ada hajat tak tertahan, sesuai mendengar semua narasi serta melihat semua dokumentasi dalam Pesta Babi ini yakni menuliskan kalimat “Manusia telah musnah oleh karena ulah keluarga manusia”. Dandy Laksono, sutradara bertabur pengalaman dan prestasi ini wajib dinobatkan sebagai “Bintang Mahanesia” oleh kami. Bintang berarti tinggi, maha pun tinggi, dan nesia artinya Indonesia, maka “Bintang Mahanesia” dimaksudkan untuk menyebut Mas Dandy sebagai setinggi-tingginya orang Indonesia. Singkatnya, orang yang paling Indonesia. Tentu saja, penobatan ini takkan membuatnya dapat mobil dinas, patwal, dan fasilitas negara lainnya. Karena hanya penobatan ini apresiasi yang dapat redaksi berikan.
Bila mana terlalu sederhana dalam menilai, karena mata redaksi yang minus, atau otak yang cingkrang, pun wawasan yang sempit, kami akan peduli untuk ini. Jusuf Hamka, misalnya, kemudian Haji Her, atau sosok lain yang melebihi batas jarak pandang kami bukan tak ingin dilirik, tapi sesederhana mengapa mereka tak menaruh empati pada Papua. Bila disebut satu nama, yang bahkan sedang dan bakal ngambil untung besar-besaran dari tanah Papua terkhusus Merauke, Andi Syamsuddin Arsyad, alias H. Isam, sang pemegang lencana Bintang Mahaputera Utama, seorang pemimpin Jhonlin Group, melalui proyek cetak sawah seluas 1 juta hektar akan mencabut paksa nyawa orang-orang Merauke itu sebelum tiba ajalnya.
Kalimat paling halus untuk menuliskan peristiwa kasar itu sebetulnya tidak ada. Tapi, sebentar kami carikan.
Kalau mesti menyusun kalimat halus itu sendiri, redaksi terlalu merasa bersalah, maka biarlah sedikit dari kutipan yang ada di dalam film itu yang menuliskan.
“Kami hidup di bawah bendera merah putih, tapi merah putih tidak melindungi kami”
“Saya punya nenek moyang tidak pernah ajar saya tanam padi, tapi saya pengen berubah”.
“Saya program pemerintah memang tidak suka, baku tipu saja”.
“Dulu saya minum pakai air kali, sekarang harus masak.”
Oke, yang sudah menonton (mungkin) tak perlu penjelasan. Dan sebetulnya redaksi juga tak ingin memberikan sebentuk resensi atau sejenisnya tentang film ini. Namun, kami perlu memberikan bayangan kepada pembaca bahwa sesungguhnya pandangan hidup yang sudah diwarisi oleh nenek moyang masyarakat Papua sejak ratusan tahun lalu oleh pihak-pihak yang tak ingin kami sebutkan kelompok atau identitasnya ingin diubah, entah itu sebatas di wilayah pemikiran maupun pola hidup. Untuk itu, “Papua Bukan Tanah Kosong” sebagaimana diseru dalam film ini bukan sebatas tak dinyana masuk akal, tapi memanglah sebuah realitas sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.
Konsesi yang tampak jelas di dalam rumah saudara setanah air kita—hutan masyarakat Papua—rupanya memang hanya diputuskan dari atas meja yang berada di dalam gedung mewah Jakarta. Nihil kepedulian dan hampa kepekaan akan sejarah panjang setiap bagian dari kekayaan adat istiadat masyarakat Indonesia.
Mengenai ini, tumpukan sumpah serapah terhimpun-tertahan di tepi bibir pada tiap detik selama film ini diputar. Bagaimana mungkin, sebuah niat baik konstitusi berubah wujud menjadi kejahatan terstruktur yang dilakukan berulang-ulang.
Pertemuan di antara rumitnya tulisan redaksi ini sebetulnya didorong oleh keinginan objektif untuk memberitahukan bahwa ada orang yang bernama martias fangiono. Keluarganya itulah keluarga konglomerat yang sumber kekayaannya melimpah berkat “musnahnya” identitas manusia. Kata itu perlu diakui sebagai kata yang kasar. Namun, tidak lebih kasar bila dibandingkan dengan punahnya identitas suatu kelompok manusia.
Dengan kata lain, keluarga itu adalah satu keluarga yang merasakan manfaat dari penderitaan masyarakat adat di Papua. Dari berbagaimacam kekejaman serta sebagainya.
Bila demikian, firman Tuhan mengenai “telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu” itu bukanlah sejarah, tapi peristiwa hari ini, esok hari, dan seterusnya sampai warung madura tutup. Itu perumpamaan, tulisan ini tentu saja tidak sedang membahas warung madura.
Tinggalkan Balasan