Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) pada Muktamar ke-35 NU secara resmi telah menetapkan KH Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) periode 2026-2031. Sebelum dipilih oleh AHWA, Gus Kikin juga sudah mengantongi suara terbanyak dari para muktamirin untuk lolos penjaringan lima kandidat ketum bersama Zulfa Mustofa, Yahya Cholil Staquf, Abdul Ghaffar Rozin, serta Abdussalam Sochib.
Keterpilihan Gus Kikin mengembalikan tradisi Ketum PBNU yang sebelumnya memang telah didominasi oleh sosok ulama dari Jawa Timur. Sebagai keturunan kedelapan Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari (pendiri NU), ia jelas punya “modal darah” yang bisa memikat para muktamirin dan Dewan AHWA. Apalagi sebelum muktamar kemarin, Gus Kikin merupakan pentolan PWNU Jawa Timur yang rajin mengkritik PBNU gawangan Gus Yahya.
Namun, terlepas dari telaah tentang siapa sosok Gus Kikin dari segi nasab maupun kasab (posisi), perkara yang lebih layak untuk didedah tak lain ialah soal gaya kepemimpinan NU lima tahun kedepan.
Agaknya, NU bakal kembali ke setelan lama dengan jubah maskulinitas. Indikasi kepemimpinan maskulin itu setidaknya bisa diamati dari dua hal: Pertama, komentar Gus Kikin jelang pengumuman ketetapan; dan Kedua dari komposisi AHWA di Muktamar NU kali ini.
Komentar Gus Kikin dalam wawancara bersama Garuda TV beberapa waktu jelang pengumuman kemenangannya terasa menunjukkan kepimpimpinan maskulin. Saat menyebut kata “semuanya”, ia tak memasukkan kata “perempuan”, dan lebih memilih menyebutkan beragam profesi dan tingkat ekonomi, alih-alih menjadikan keberagaman gender sebagai bagian penting yang mesti diakomodasi olehnya dan organisasi yang bakal ia kemudikan itu.
Barangkali, cuplikan singkat itu akan dinilai orang terlampau tendensius untuk bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan Gus Kikin nanti bakal sesak dengan maskulinitas. Karenanya, kita mesti beranjak pada tinjauan kedua, yakni soal komposisi AHWA di Muktamar ke-35 NU kemarin. Untuk poin kedua ini, penyangkalan agaknya bakal sulit dihadirkan, mengingat faktanya sungguh cetha wela-wela.
Ya, pada muktamar yang berlangsung di Jombang kemarin, seluruh anggota AHWA adalah figur lelaki. Tak ada seorangpun sosok perempuan yang berhasil duduk setara dengan para kiai sepuh yang sering dianggap khash, khawash, juga sahibul fadilah wal karamah. Nama Alissa Qotrunnada Wahid (putri sulung mendiang Gus Dur), yang sempat disuarakan bakal maju ke ring satu pun nyatanya, tak kelihatan ujung jilbabnya.
Dari dua hal itu dapat dilihat bagaimana kepemimpinan NU lima tahun mendatang akan berdiri di atas pondasi maskulinitas. Padahal, jika merujuk pada AD/ART NU, tak ada aturan spesifik yang mensyaratkan bahwa anggota AHWA mestilah seorang lelaki atau larangan bahwa perempuan tak boleh masuk jajaran AHWA. Namun, praktik yang mengemuka seolah membikin sebuah konvensi (aturan tak tertulis) bahwa AHWA haruslah kiai, tak boleh seorang nyai.
Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Faqihudin Abdul Kodir menyayangkan betul dominasi kepemimpinan lelaki dalam tubuh PBNU tersebut. Sebagaimana ia sampaikan dalam sebuah forum diskusi daring pada 26 Agustus 2026 silam, publik telah terlalu sering memberi kesempatan kepada lelaki untuk memimpin. Padahal, pada praktiknya, kepemimpinan lelaki seringkali gagal: rakus, terseret arus politik, juga legitimasi atas suap dan money politic. Karenanya, Faqihudin mendorong agar figur perempuan turut punya kesempatan memimpin.
“Kita belum pernah memberikan panggung kepada perempuan. Padahal, praktiknya, nyatanya, perempuan yang ulama banyak. (Perempuan) yang pintar banyak. (Perempuan) yang bisa kitab kuning banyak. Dan biasanya, kalau perempuan memimpin, itu pasti dia akan ingat isu-isu keluarga, isu-isu rakyat, isu-isu laki-laki, dan lain-lain,” tegas Faqihudin.
Editor: Ihya Ulumuddin
Tinggalkan Balasan