Negara di Ujung Sendok Plastik
Di kantin kementerian, sendok plastik menjadi saksi,
bagaimana anggaran diseruput perlahan seperti sup.
Rakyat hanya mencium aromanya dari layar kaca,
sementara meja pejabat penuh santapan bersubsidi.
Daging dalam mangkuk, sayur dalam presentasi,
dan nasi ditanak bersama proposal bantuan.
Tak ada yang hangus kecuali akal sehat.
Anak sekolah membawa bekal dari lembar penghematan,
lauk: harapan dan kecap manis hibah tetangga.
Kepala sekolah tersenyum dalam baliho ucapan selamat,
padahal genteng bocor dan guru honorer hilang kabar.
Mereka belajar tentang keadilan dalam pelajaran PPKn,
tapi tak ada bab tentang lobi proyek dan markup gizi.
Televisi menyajikan grafik: angka gizi naik tajam,
di studio yang dinginnya setara dengan kulkas subsidi.
“Negara sudah berhasil,” kata narator,
padahal di desa sebelah, bayi-bayi menangis lapar.
Sendok plastik berganti-ganti,
tapi rasa pahit tetap sama.
Ibu rumah tangga mengaduk bubur dari beras bantuan,
yang baunya seperti kutipan undang-undang korupsi.
Ia berkata pada anaknya: “Makanlah, ini hasil demokrasi.”
Dan si kecil bertanya, “Kenapa demokrasi rasanya hambar?”
Tak ada yang menjawab,
karena dapur tak disambungkan ke sinyal parlemen.
Di restoran mewah gedung negara,
ada menu ‘program percepatan’ dan ‘paket penanggulangan’.
Hidangan itu dibumbui kata ‘transparansi’,
tapi hanya bisa dibaca jika kau punya lencana.
Di luar pagar, rakyat mengintip seperti kucing kurus,
menduga-duga aroma keadilan
yang dipesan dengan anggaran rapat.
Tiap sendok yang terangkat,
mengikis sedikit dari dana operasional posyandu.
Tiap gelas yang diteguk,
menguapkan anggaran peningkatan gizi balita.
Dan tiap tawa di meja makan,
menjadi suara sumbang di toa masjid yang retak.
“Ini bukan korupsi,” kata juru bicara.
“Ini hanya optimalisasi nutrisi pada level kebijakan.”
Publik pun diberi brosur berisi infografis lucu,
dengan ikon anak bahagia dan ibu tersenyum.
Tapi di balik foto stok itu,
ada petani yang gagal panen karena bansos tak turun.
Dan sendok plastik itu terus digunakan,
karena tak ada yang sanggup mencuci piring keadilan.
Ia ringan, sekali pakai,
dan sangat cocok untuk sistem yang gampang dibuang.
Di dasar mangkuk kosong,
tersisa minyak dan diam.
Dan itulah rasa paling jujur
dari sebuah bangsa yang kenyang oleh dalih.
Mojokerto, 12 Mei 2025
Tuhan Pindah ke Mal
Doa kini dibungkus plastik bening
dan dijual dalam rak promosi akhir pekan.
Lafal suci tergantung di antara gantungan baju,
diskon 50% untuk pembeli yang khusyuk.
Tuhan, katanya, sudah membuka cabang
di seluruh pusat perbelanjaan ibukota.
Langit dijual dalam ukuran XL.
Masjid masih berdiri,
tapi saf-nya bergeser ke antrean kasir.
Imam bersaing suara dengan lagu Natal bulan Oktober.
Mimbar ditiup angin pendingin ruangan.
“Salam sejahtera,”
ucap pramuniaga yang sudah hafal kitab digital.
Tuhan kini terdaftar sebagai pemegang saham mayoritas.
Ia ikut rapat evaluasi profit spiritual per kuartal.
Doa-doa dicetak massal,
dengan font yang ramah di mata konsumen.
Syafaat bisa dipesan lewat aplikasi.
Gratis ongkir dengan kode promo: “IMAN2025”.
Anak-anak diajarkan rukun iman
melalui katalog loyalty card.
Neraka jadi istilah untuk barang sold out.
Surga adalah food court di lantai dua
dengan sajian halal bersertifikat perusahaan.
Dan mukjizat?
Sekarang tergantung rating pelanggan.
Azan terdengar samar di speaker toko elektronik.
Tertutup iklan cuci gudang.
Waktu salat bersaing dengan jadwal flash sale.
Seorang ibu menggandeng anaknya
melewati etalase yang memajang kesalehan
dalam bentuk sepatu berlabel spiritual.
Tuhan tidak marah,
beliau justru mengisi survey kepuasan layanan.
Tiap pengunjung bisa menukar pahala
dengan struk belanja yang tidak diremas.
Al-Qur’an dijilid dalam hardcover elegan,
dengan bonus tasbih dan token syurga 100 poin.
Sorga dan neraka kini dibedakan
berdasarkan jenis kartu member.
Platinum?
Anda bisa parkir di dekat pintu akhirat.
Silver?
Naik eskalator sambil merenungkan dosa cicilan.
Orang-orang tak lagi sujud,
mereka berlutut memilih harga terendah.
Doa bergema di ruang fitting room,
di mana tubuh berdiri telanjang
di hadapan cermin palsu dan lampu pencitraan.
Tak ada yang sungguh ingin disucikan,
asal bisa ditag dan direpost.
Ketika kiamat datang,
lampu mal hanya berkedip sedikit.
Pelayan menutup rolling door dengan santai.
Manekin pun tak berubah wajah.
Yang berubah hanya jumlah pengunjung
dan algoritma promosi kehidupan setelah mati.
Dan Tuhan pun memutuskan tutup cabang.
Beliau bosan diskon iman tiap minggu.
Banyak yang datang hanya untuk selfie di surga palsu,
tanpa pernah tahu
bahwa doa yang paling tulus
tak bisa dicicil lewat kartu kredit.
Mojokerto, 12 Mei 2025
Wabah yang Disponsori
Batukmu kini bagian dari perencanaan nasional.
Pilekmu tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Suhu tubuhmu dipantau oleh algoritma tender.
Gejala jadi komoditas,
dan penyembuhan—izin ekspor data pasien.
Wabah tak datang tiba-tiba,
ia diundang lewat surat edaran.
Masker dibagikan bersama stiker partai.
Hand sanitizer beraroma birokrasi.
Setiap rapid test adalah peluang
untuk menyedot dana taktis tak kasat mata.
Kesehatan berubah jadi logistik kampanye.
Dan rumah sakit dipenuhi pamflet visi-misi.
Para ahli bicara di layar,
tapi keputusan diambil oleh yang punya saham.
“Ikuti protokol!” kata pejabat,
yang selfie saat vaksin tanpa antre.
Sementara rakyat mengantre vaksin
seperti mengantre sembako pada hari keadilan tiba-tiba.
Pemerintah mencetak statistik
seperti mencetak tiket konser:
cepat, penuh markup, dan mudah hilang makna.
Grafik naik dianggap prestasi,
turun dianggap hasil kerja keras,
dan stagnan disebut stabilitas nasional.
Satu orang batuk di gang sempit,
seribu aparat datang membawa spanduk.
“Kami peduli!” katanya sambil memotret penderitaan.
Pasien jadi konten berita,
sakit jadi peluang branding,
dan kematian jadi alasan reshuffle.
Ruang isolasi kini punya sponsor.
Tempat tidur pasien ditempeli logo.
Infusmu didanai oleh BUMN.
Dan ventilator dipasang barcode promo.
Suster mencatat tekanan darah
sambil menjawab telepon dari pemegang saham.
Satgas Wabah bersidang di hotel bintang lima.
Mereka mendiskusikan penderitaan
sambil mengunyah salad dari dana operasional.
Di luar, warga menunggu hasil tes
di bawah tenda yang dipasang tergesa,
karena tenda satunya disewa untuk festival kementerian.
Anak-anak belajar dari rumah,
tapi kuota hanya cukup untuk satu video hoaks.
Guru mengajar lewat layar pecah,
sementara sinyal bersembunyi di balik janji infrastruktur.
Sertifikat vaksin dijadikan tiket
untuk membeli keadilan di gerai terdekat.
Kematian diatur dalam regulasi darurat.
Peti mati dibungkus plastik bergambar pahlawan.
Keluarga hanya bisa menangis lewat Zoom.
Dan setiap angka korban
diolah jadi tabel progress capaian.
Akhirnya wabah surut,
tapi yang pulih hanya neraca anggaran.
Rakyat tetap batuk,
meski sponsor sudah berganti produk.
Dan di meja pejabat,
tinggal tersisa kotak masker kosong
dan selembar laporan pencapaian
yang sudah kedaluwarsa sebelum ditandatangani.
Mojokerto, 12 Mei 2025
Demo di Dalam Kantong Kresek
Mereka turun ke jalan,
bawa poster dari kuitansi listrik dan tagihan sembako.
Teriakannya tak menembus kaca mobil dinas.
Langit mendung,
tapi yang ditakuti malah gas air mata.
Spanduk dilukis pakai darah ayam kurban
karena cat mahal,
dan tinta sudah disedot biro informasi.
Seseorang berteriak “reformasi!”,
tapi speaker mati sejak dipinjam panitia konser.
Di pinggir trotoar, seorang ibu jual nasi bungkus
untuk para demonstran lapar dan idealis.
Anaknya tertidur di keranjang dagangan,
mimpi tentang kuliah tanpa utang.
Sementara polisi berjaga dengan rompi bersponsor.
Kantong kresek jadi pelindung kepala,
sebab helm terlalu mahal bagi protes rakyat kecil.
Mereka disebut biang kerusuhan,
padahal hanya ingin tagihan rumah sakit dihapus.
Media menyiarkan hanya sisi terbakar,
bukan yang terbakar hatinya.
Drone berputar di atas massa,
ambil gambar dari sudut yang bisa dimanipulasi.
Buzzer bekerja lembur di ruang ber-AC,
mengedit wajah protes jadi wajah teroris.
“Bayaran berapa sih?” kata warganet yang baru bangun,
sambil menyeruput kopi literasi instan.
Di gedung parlemen,
semua jendela tertutup seperti mata nurani.
Kursi-kursi empuk menolak mendengar
jeritan sandal jepit dari jalan raya.
Mikrofon hanya aktif saat rapat anggaran,
bisu saat rakyat berbicara.
Teriakan jadi gema dalam algoritma,
tak viral, karena tidak menari atau menyanyi.
Polisi bilang ini untuk ketertiban,
tapi siapa yang tertib saat gaji ditunda?
Siapa yang damai saat perut keroncong
dan harga sayur naik tiap minggu?
Para demonstran ditangkap,
dimasukkan ke dalam mobil yang dulu dibeli pakai pajak mereka.
Pasal-pasal dilempar seperti batu,
tanpa pengacara, tanpa ruang bertanya.
Tapi mereka tertawa,
karena tahu: dipenjara lebih jujur
daripada rapat dengar pendapat.
Kresek-kresek suara dari kantong plastik,
berisi harapan, roti kering, dan surat terbuka.
Ada puisi untuk presiden yang tak pernah sampai,
karena pak pos takut kehilangan tunjangan.
Ada manifesto yang dilipat
menjadi alas duduk saat gas mulai menyebar.
Senja datang tanpa keadilan.
Matahari tenggelam di balik pagar kawat berduri.
Massa pulang dengan kaki lecet
dan kepala penuh utopia yang disangkal.
Tapi esok akan datang lagi,
karena kesedihan tidak bisa dibubarkan
dengan pentungan.
Dan demo itu tetap ada,
di dalam kantong kresek yang dibuang ke tong sampah.
Di bawah lapisan plastik dan sisa nasi basi,
tersembunyi suara-suara
yang tak bisa dibakar
atau ditangkap.
Suara yang terus tumbuh
meski dibungkam.
Mojokerto, 12 Mei 2025
Rakyat di Tikungan Jalan Tol
Kami dibangunkan pagi-pagi oleh truk penggusur.
Tanah warisan berubah jadi peta proyek strategis.
Padi belum sempat panen,
tapi surat pengosongan sudah panen stempel.
Wajah-wajah birokrat tak pernah datang,
hanya suara mesin dan janji relokasi
yang bahkan tidak punya alamat.
Jalan tol membelah sawah seperti takdir,
menghubungkan kota ke kota
dengan melompati kampung.
Kami menyaksikan tiang beton tumbuh
lebih cepat dari tunas jagung.
Dan ketika bertanya: “Kami lewat mana?”
Jawabnya: “Kalian bisa jalan kaki di berita.”
Mobil melaju 140 km per jam,
sementara sepeda kami rusak ditabrak birokrasi.
Bahu jalan dipasangi plang larangan:
Dilarang Mencari Nafkah di Sekitar Proyek.
Tukang cilok diseret karena mengganggu estetika.
Padahal ia hanya ingin uang untuk beli bensin
agar anaknya bisa ke sekolah yang digusur juga.
Jalan tol punya gerbang,
tapi pintu rumah kami dicopot paksa.
Katanya demi pembangunan,
tapi kami malah dibangun jadi korban.
Setiap kendaraan yang lewat,
membawa debu dan dendam
yang belum bisa kami bungkus jadi SPPT.
Kami disuruh bersabar,
karena katanya nanti akan ada rest area.
Tapi rest area bukan untuk kami,
melainkan bagi mereka yang mampu beli bensin
dan sanggup bayar tol pakai saldo dompet digital
yang tak mengenal harga cabai di pasar kami.
Di televisi, menteri tersenyum
di bawah flyover yang kami tangisi.
Presenter menyebut pembangunan ini monumental,
padahal bagi kami, ini monumen pengusiran.
Jalan itu terang benderang,
sementara listrik di gubuk kami
masih pakai sambungan ilegal dari tiang tetangga.
Petani kini menanam trauma,
karena tanahnya bukan milik sendiri.
Sertifikat kepemilikan
dikalahkan oleh surat keputusan dadakan.
Hak atas tanah dibatalkan
oleh kebutuhan efisiensi jalur logistik.
Mereka bicara tentang akses yang lebih cepat,
tapi lupa bahwa kami juga ingin cepat
menuju pasar, menuju rumah sakit,
menuju sekolah tanpa harus menunggu
bus bantuan yang tak kunjung datang.
Jalan tol ini bukan jalan kami,
hanya lintasan untuk yang bisa membayar
harga ketertinggalan kami.
Satu-satunya pekerjaan yang tersisa
adalah menjadi pengibar bendera peringatan
di proyek perluasan jalan tahap dua.
Kami digaji harian,
meski rumah kami sudah hilang bulanan lalu.
Kami menjaga pembangunan
yang tak pernah menjagakan kami.
Dan kami tetap tinggal di tikungan jalan tol,
di bawah jembatan megah yang berdengung tiap jam.
Kami bangun tenda dari baliho kampanye.
Kami masak nasi dari sisa logistik banjir tahun lalu.
Kami menyapa truk-truk ekspor
dengan lambaian pelan
yang tak pernah dianggap ada.
Mojokerto, 12 Mei 2025
KTP-ku Hilang di Ruang Rapat
Namaku tak disebut dalam daftar hadir.
Padahal aku hadir, lengkap dengan luka dan utang.
Alamatku tergelincir di antara pasal-pasal
yang dibacakan tanpa sempat dipahami.
Pekerjaanku: korban kebijakan.
Agamaku: berharap tanpa sebab.
KTP-ku diambil, lalu dikembalikan
tanpa tanda tangan validasi keadilan.
Ruang rapat penuh kursi empuk dan angka-angka.
Di layar, diagram menyebut rakyat sejahtera.
Tapi aku yang disebut
tidak pernah diajak makan siang.
Keputusan dibuat tanpa bahasa kami,
hanya isyarat tangan dan mata saling mengangguk.
Kami duduk di luar gedung,
memegang poster bertuliskan:
“Saya Ada, Tapi Tidak Terlihat.”
Setiap data kami dikonversi jadi presentasi,
namun kami tidak punya akses ke file-nya.
Ketika protes,
mereka bilang itu bentuk partisipasi.
Tapi suara kami hanya masuk notulen,
bukan kebijakan.
Seperti suara burung di pohon
yang ditebang untuk pembangunan mall.
Ketika rapat selesai,
meja-meja ditinggalkan seperti janji.
Dokumen kami terselip di bawah gelas kopi,
bercampur dengan proposal yang dibacakan setengah hati.
Seseorang bertanya, “Rakyat setuju?”
Semua mengangguk.
Tapi kami sedang mengantre di kantor kelurahan,
mengurus KTP yang katanya sudah digital.
Perekaman biometrik gagal karena listrik padam.
Pencocokan data ditunda karena pejabat dinas sedang Dinas.
Kami disuruh datang besok,
dan besok berarti minggu depan.
Nomor antrean seperti takdir—
semakin kecil, semakin jauh dari kenyataan.
Dan nomor kami disalip oleh orang
yang punya koneksi ke ajudan kepala dinas.
Sistem ini menyimpan data,
tapi lupa manusia.
Kami punya NIK, tapi tidak punya daya tawar.
KTP kami bisa dipakai untuk pinjaman online,
tapi tak bisa untuk mengakses beasiswa.
Nama kami tercetak jelas,
tapi saat bencana datang,
petugas berkata: “Maaf, Anda tidak terdaftar.”
Di desa, Pak RT memungut iuran kebersihan
pakai daftar pemilih yang usang.
Sementara di kota,
anggota dewan menyebut partisipasi masyarakat tinggi.
Kami tertawa dalam kemiskinan,
karena satu-satunya yang aktif adalah
data kependudukan yang dibisniskan diam-diam.
Kami menuntut perbaikan data,
tapi formulirnya tercecer di meja resepsionis.
Pegawai sibuk main gawai,
sambil bilang: “Sabar ya, sistemnya sedang error.”
Kami menulis surat ke kementerian,
tapi dibalas dengan balasan otomatis.
Di akhir paragraf, tertulis:
“Terima kasih atas aspirasi Anda yang tidak berpengaruh.”
KTP-ku pernah kutunjukkan di TPS,
dengan harap suara akan jadi suara.
Tapi kotak suara seperti lubang hitam—
menelan harapan, memuntahkan kursi.
Mereka yang terpilih,
tak pernah kembali ke kantor kecamatan.
Padahal kami ingin bicara langsung
tentang jalan berlubang dan pupuk bersubsidi.
Kini KTP-ku entah di mana,
mungkin diselipkan di laci rapat yang sunyi.
Namaku masih hidup,
tapi ditulis miring di laporan tahunan.
Jika nanti aku mati,
harap jangan cari dataku di pusat pemerintahan.
Cukup tanyakan pada warung sebelah:
“Siapa yang tiap hari bayar pajak tapi tak diundang musyawarah?”
Mojokerto, 12 Mei 2025
Peti Mati di Kolom Komentar
Kematian hari ini diumumkan oleh akun palsu.
Jenazah kejujuran dibaringkan di atas linimasa.
Disalatkan dengan emoji dan diantarkan ke liang trending topic.
Orang-orang bersedih,
tapi hanya untuk dua menit sebelum swipe ke gosip terbaru.
Tak ada tahlil, hanya tanda suka dan repost.
Dan peti mati diseret oleh algoritma
menuju halaman depan portal berita.
Kolom komentar penuh dengan doa,
lalu disusul caci maki dalam kalimat pasif-agresif.
“Semoga tenang di sana,” tulis netizen,
padahal tadi pagi dia menyebarkan hoaks tentang korban.
Keadilan pun tertawa kecut,
karena ia tahu tak ada yang benar-benar peduli—
hanya ingin tampil bijak di tangkapan layar.
Ada yang mati dibunuh fakta,
tapi dibungkus opini hingga tampak biasa saja.
Ada yang dibungkam karena berbeda,
lalu dilabeli “pengganggu ketertiban digital.”
Laporan polisi dibuat,
namun kasus hilang saat iklan e-commerce muncul.
Keheningan jadi barang diskon
di tengah gempita notifikasi.
Di jagat media,
pelaku kejahatan berkomentar lebih dulu.
Ia ikut berduka,
bahkan me-retweet potret korban dengan bingkai hitam putih.
Ia bicara tentang moral
dengan suara yang dilatih oleh konsultan pencitraan.
Dan rakyat,
sekali lagi—bingung siapa yang mati, siapa yang membunuh.
Jurnalis menulis berita dari unggahan Instagram.
Editor menghapus paragraf yang terlalu manusiawi.
Korban hanya disebut sebagai “oknum.”
Nama lengkapnya disamarkan,
tapi alamatnya bocor di kolom komentar.
Satu nyawa hilang,
diganti dua juta klik.
Orang-orang berdebat tentang tragedi
seperti memilih tim bola.
“Dia pantas,” tulis satu akun.
“Jangan salahkan sistem,” timpal yang lain.
Dan kematian kehilangan maknanya,
hanya jadi bahan polling
di kanal polling demokrasi pixel.
Peti mati itu tak punya pegangannya.
Tak ada yang benar-benar mengangkatnya,
karena terlalu sibuk menilai warna benderanya.
Tabur bunga kini diganti thread Twitter.
Yasinan diganti unggahan karangan bunga digital
yang bisa dibeli dengan paylater belas kasihan.
Buzzer ikut berkabung,
atas kematian algoritma mereka sendiri.
Mereka menulis dengan gaya netral,
sebab gaji tetap jalan,
meski empati sudah berhenti di jam kerja.
Tiap satu kematian,
adalah konten baru untuk dikapitalisasi.
Dan dalam satu klik,
kematian itu digeser ke bawah layar.
Orang-orang kembali ke cerita selebritas dan promo bulan ini.
Korban pun jadi arsip
di galeri “kenangan sementara.”
Tak ada upacara,
hanya suara notifikasi
yang mengiringi jasad ke server terakhir.
Peti mati di kolom komentar masih terbuka.
Siapa pun bisa masuk,
asal salah bicara atau tak sesuai arus.
Di dalamnya:
puisi-puisi yang ditolak redaksi,
foto-foto yang dilaporkan sebagai pelanggaran komunitas,
dan suara-suara yang tak lolos moderasi.
Di situlah kini,
kebenaran dikuburkan setiap hari.
Mojokerto, 12 Mei 2025
Tinggalkan Balasan