Panji nama Nurcholish Madjid alias Cak Nur kembali berkibar 29 Agustus lalu. Tepat 21 tahun lalu, pemikir muslim Indonesia yang paling ogah dikekang jeruji konservatisme (baca: reformis) kelahiran 17 Maret 1939 itu menghela napas terakhir. Dalam pengantar kompilasi karya-karya Cak Nur, Budhy Munawar Rachman menyebut sosok Cak Nur sebagai kandidat “pemimpin Islam di masa mendatang”. Tentu, sebuah sebutan dari seorang profesor filsafat yang tak main-main kelasnya bukanlah sebutan yang dibuat dengan main-main.
Barangkali kekhasan yang melekat pada diri Cak Nur adalah soal keberaniannya menembus sekat keajegan. Ia percaya bahwa modernisasi di lingkup Islam (dalam lingkup sempit) sekaligus Indonesia (dalam lingkup ekstensif) merupakan suatu keharusan. Sepulang dari Chicago dan resmi menyandingkan titel PhD (doctor of philosophy) di ujung namanya, Cak Nur membikin satu esai menantang bertajuk “Modernisasi ialah Rasionalisasi, Bukan Westernisasi”. Lewat tulisan yang menyentak itulah namanya berkibar seantero negeri.
Namun, terasa begitu glorifikatif jika generasi selepas Cak Nur sekadar mengulang-ulang kegemilangan dan kecemerlangan pikiran figur alumnus Gontor itu. Lagi pula, seandainya masih membuka mata hingga kini, tak ada jaminan bahwa Cak Nur bakal bergembira dengan segenap sorak ramai pengagul-agulan namanya. Sebab, ada perkara yang lebih substansial—dan boleh jadi bakal lebih ia sukai. Yakni, tentang bagaimana manusia muslim Indonesia selepasnya bertumbuh, berpikir, dan meneruskan tradisi produksi nilai-nilai adiluhur yang telah ia dan generasi seangkatannya bangun.
Kebutuhan untuk menyokong nilai-nilai adiluhur itu, dalam hemat penulis, kian mendesak dewasa ini. Indonesia kini dihadapkan dengan serangkaian problem kebijakan publik yang menyulut berbagai respon negatif publik. Sedari Agustus 2025 lalu, demonstrasi yang digawangi para mahasiswa telah menjadi suguhan rutin yang terekam oleh pelbagai lensa media. Nahasnya, dalam kegentingan serupa itu, sosok pemikir muslim trengginas belum lagi memfajarkan diri. Api reformisme yang Cak Nur sulut serasa padam tak bersisa. Abu lembutnya pun sampai tak lagi mengepulkan asap panas.
Hampir tak terdengar bisikan-bisikan kritik dari lisan muslim modern Indonesia saat ini. MUI sebagai lembaga swadaya yang menaungi para cendekiawan muslim sekadar bersikap pasif—atau malah afirmatif—terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang sama sekali tak bijak. Sebagai misal, saat presiden secara ugal-ugalan menggamblokkan diri dalam organisasi Board of Peace (BoP) bentukan Amerika, MUI yang sempat mempersoalkan mendadak ciut selepas diundang ke Istana. Sikap itu membikin publik dipenuhi purbasangka. Apakah para sarjana muslim kita sebegitu mudahnya mlungsungi (baca: bersalin pikiran) di hadapan penguasa?
Sejatinya, matinya api kritik intelektual dari kalangan cendekiawan muslim Indonesia belakangan bukanlah sesuatu yang suddenly comes up. Zainuddin (2024) lewat artikel Kompas bertajuk “The Fading Tradition of Islamic Intellectualism” menggambarkan bagaimana intelektual muslim Indonesia telanjur berada dalam situasi tarik ulur (tug of war) kepentingan politik. Alih-alih berupaya “memodernisasi” kemunduran yang menimpa umat, para elite sarjana justru lebih asyik masyuk berebut jatah rente. Maka, tak heran jika pada banyak perusahaan negara (baca: BUMN), jabatan strategisnya menjadi obralan para intelektual muslim yang mau mengekor kepada pemerintah.
Beruntung, bahwa kita masih punya segelintir pemikir dan akademisi kritis yang berani lantang melawan. Kita bisa menyebut Zaenal Arifin Mochtar atau Uceng (Guru Besar Hukum UGM), Bvitri Susanti (Akademisi Hukum STH Jentera), Feri Amsari (Akademisi Unand), juga sederet figur publik lainnya. Mereka sejauh ini masih setia menjadi penyambung suara-suara protes. Namun, hal itu tak berarti bahwa publik bisa dengan sekenanya menyandarkan tanggung jawab kritik kepada mereka. Publik, terutama sekali kalangan muslim sebagai mayoritas, harus melahirkan para pengkritik organik yang lahir dari rahim sendiri.
Karenanya, Haul Cak Nur tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk menyentil para cendekiawan, juga para calon cendekiawan muslim masa depan tentang komitmen mereka dalam menyokong nilai-nilai adiluhur. Sekali lagi, tanpa ingin teramat memuja-muji, keteladanan reformisme dan modernisme yang telah Cak Nur wariskan harus dilanjutkan. Kita perlu figur-figur seperti Cak Nur yang tak jemu menghadapi tuduhan, tak gentar memanen tekanan. Tentu saja tidak berarti harus plek-ketiplek. Toh, bukankah sepanjang sejarah manusia kebenaran memang tak pernah berleha-leha di atas ambin kenyamanan? Selalu ada resistensi yang mesti dihadapi. Lalu, mengapa pula kini kita sangsi untuk melawan?
Editor: Farhan Azizi
Tinggalkan Balasan