Pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjadi pemberitaan paling menarik sepekan belakangan ini. Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah sekolah menengah atas (SMA) putra sulung Joko Widodo itu, para elite Parlemen di Senayan segera bersuara.
Lebih dari seratus anggota fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meneken Hak Menyatakan Pendapat kepada pimpinan DPR. Mereka meninjau bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wapres (11/11/2026). Namun, sebelum Rapat Paripurna DPR untuk menggulingkannya berlangsung, Gibran selangkah lebih dini menyatakan mundur.
Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Jakarta, Bivitri Susanti, pernah mengajukan pandangannya soal kasus Gibran. Menurut pakar yang wajahnya acap muncul di pemberitaan itu, Gibran harusnya mengambil program Paket C jika ingin diakui setara SMA.
Ijazah sarjana yang ia peroleh dari institusi luar negeri bernama Management Development Institute of Singapore (MDIS) tetap tak laku di pasar hukum Indonesia. Selagi ijazah SMA-nya nihil, ia nirarti.
Kedengarannya seperti kejanggalan nan menggelikan memang. Pandangan teknokratis administratif yang Bivitri sampaikan dalam wawancara di salah satu stasiun televisi swasta itu berasa seakan menyamakan ijazah Paket C dengan S1 luar negeri. Padahal, sebagaimana kita ketahui, dalam sistem pendidikan Indonesia, program Paket C yang masuk kategori pendidikan non-formal (PNF) seringkali gaib proses pembelajarannya (Hanafi et al., 2025).
Apakah bagi Bivitri dan para pendukungnya hal-hal gaib semacam itu justru lebih valid? Tentu saja, apabila memang mereka punya keseragaman berpikir demikian, hal itu sah-sah saja. Toh, pada realitasnya, para wakil rakyat yang duduk di kursi empuk Senayan banyak yang ‘hanya’ berlatar belakang pendidikan Paket C.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama DPR pada Januari 2026 lalu. Barangkali, lantaran fakta keras inilah, Paket C dalam negeri lebih memenuhi administrasi pemilu ketimbang ijazah diploma atau sarjana luar negeri.
Terlepas dari segala kelucuan polemik itu, satu hal pokok yang mungkin bisa dilihat dari mundurnya Gibran adalah soal kelegawaan politik. Sebagaimana ia sampaikan dalam pidatonya lewat kanal YouTube Sekretariat Wakil Presiden, kakak kandung Kaesang Pangarep itu mundur atas nama kepentingan bangsa.
Sebetulnya, jika ingin keukeuh mempertahankan jabatannya, Gibran bisa saja fight. Ia bisa meniru langkah pendahulunya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang berani membekukan parlemen—sesuatu yang inkonstitusional untuk sistem demokrasi ala Trias Politica seperti yang dianut Indonesia, terutama pasca amandemen UUD 1945.
Gus Dur saat itu melawan kelaliman parlemen yang dialamatkan kepadanya. Ia dituduh terlibat dalam Skandal Buloggate dan Bruneigate. Cucu Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari itu dinilai menyunat uang negara dan memindahkannya ke kantong pribadi.
Namun, kasus itu tak pernah ditetapkan kebenarannya secara hukum, selain bahwa parlemen main aju mosi tidak percaya. Perlawanan Gus Dur pun pada akhirnya tetap tak bisa membuatnya bertahan di Istana Negara, meski ia belum menyelesaikan masa bakti yang seharusnya usai di tahun 2004.
Lengsernya Gus Dur menyulut amarah para pendukungnya. Sebagai politisi yang berlatar belakang ulama, ia punya jutaan pengidola. Terlebih, Gus Dur merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) paling panjang dalam sejarah organisasi.
Ia dikenal sebagai figur teladan yang pemberani, persis sebagaimana sosok Ad Dakhil, penakluk Andalusia—Abdurrahman Ad Dakhil nama adalah kecil Gus Dur. Lagi pun, publik mengenal NU sebagai organisasi keagamaan dengan jumlah massa paling banyak di Indonesia—bahkan mungkin dunia—yang jelas siap membela Gus Dur.
Namun, Gus Dur pun pada muaranya legawa. Ia meninggalkan Istana dengan kaos oblong dan celana pendek. Melambai kepada para pendukungnya yang telah menunggu, ia pulang ke Ciganjur dan menetap di sana hingga ia dipanggil untuk berpindah ke alam baka.
Bersama lenyapnya telapak kaki dari sandal yang ia kenakan dari lantai istana, Gus Dur menuding dua nama yang bertanggung jawab atas pelengserannya: Amien Rais (Ketua MPR saat itu) dan Wakil Presiden Megawati (pesaing yang kemudian diangkat sebagai wapres dan lantas menduduki kursi presiden selepas Gus Dur jatuh).
Lantas, akankah Gibran seperti Gus Dur? Akankah ia terbuka menuding hidung sosok yang ‘berjasa besar’ dalam pelengserannya? Kita menanti.
Editor: Farhan Azizi






Tinggalkan Balasan