Sejarah peradaban manusia acapkali ditulis dengan tinta kemunafikan yang pekat. Berabad-abad lamanya, dunia dicekoki dongeng beracun yang mengagungkan satu kredo kejam, bahwa penindasan adalah kodrat semesta, dan hierarki adalah cetak biru ilahi.
Sebelum kata “kesetaraan” menjadi ornamen manis di bibir para politisi, ia adalah kata yang berdarah-darah. Memperjuangkan egalitarianisme di masa silam bukan sekadar urusan membagi roti secara adil, melainkan sebuah makar intelektual untuk membunuh “tesis ketidaksetaraan alamiah”. Sebuah mitos yang melegitimasi rantai di kaki budak dan bungkamnya suara perempuan.
Para pionir pemberontakan tahu persis bahwa untuk meruntuhkan sebuah bangunan tirani, mereka harus menghancurkan fondasinya terlebih dahulu. Ketika Jean-Jacques Rousseau menatap kepongahan aristokrasi Prancis pada abad ke-18, ia menelanjangi satu sesat pikir yang paling purba: kita selalu mengira jurang si kaya dan si miskin adalah hukum alam. Padahal, kata Rousseau, alam hanya menciptakan perbedaan otot, sementara manusialah, lewat penemuan hak milik dan institusi hukum, yang menciptakan jurang keserakahan.
Di simpang sejarah yang lain, Mary Wollstonecraft menyayat patriarki dengan pena beracunnya. Ia membuktikan bahwa perempuan tidak terlahir dengan kodrat untuk tunduk; mereka “dijinakkan” secara sistematis oleh sangkar pendidikan yang merancang mereka menjadi peliharaan kaum pria.
Sementara itu, di medan yang lebih gelap, Anténor Firmin dan para pejuang abolisi seperti Frederick Douglass menghancurkan pseudo-sains (ilmu palsu) para antropolog Eropa yang gemar mengukur tengkorak untuk membuktikan ras kulit putih sebagai ras unggul. Mereka menyadarkan dunia bahwa rasisme dan perbudakan tidak lahir dari ilmu pengetahuan, melainkan dari rahim kerakusan kapitalisme yang membutuhkan mesin penggerak gratis.
Bersembunyi di Balik Tabir
Memasuki abad ke-20, panggung filsafat diguncang oleh John Rawls yang membawa sebuah pedang bermata dua bernama Veil of Ignorance (Tabir Ketidaktahuan). Rawls mengajak kita bermain dalam sebuah teater imajinasi yang mengerikan sekaligus mencerahkan: bayangkan Anda diberi tugas menyusun undang-undang dan sistem ekonomi sebuah negara, tetapi Anda buta akan takdir Anda sendiri. Anda tidak tahu apakah kelak Anda akan dilahirkan sebagai anak seorang taipan, atau sebagai perempuan difabel di perkampungan kumuh.
Dalam kebutaan yang mencekam itu, Rawls yakin tak ada manusia waras yang berani berjudi dengan nasib. Mereka tidak akan merancang negara yang menindas minoritas, sebab bisa jadi mereka sendiri yang kelak lahir sebagai minoritas. Dari rahim tabir inilah lahir prinsip dasar keadilan Rawlsian: kebebasan yang sama tak bisa ditawar, peluang harus dibuka setara, dan ketimpangan ekonomi hanya sudi dimaafkan apabila ia membawa berkah bagi kelompok yang paling menderita. Rawls memaku sebuah prinsip absolut, bahwa memenangkan lotre genetik (lahir pintar) dan lotre sosial (lahir dari keluarga kaya) bukanlah sebuah hakikat moral yang pantas disombongkan.
Namun, layaknya setiap gagasan besar, ide Rawls memicu perang saudara di kalangan pemikir. Muncullah kubu Egalitarianisme Distributif. Mereka terobsesi pada satu pertanyaan presisi: “Jika kita harus setara, apa metrik yang harus dibagi rata?”
Ronald Dworkin datang membawa narasi tentang pilihan versus takdir. Baginya, keadilan harus menghukum mereka yang secara sadar berjudi dan kalah (option luck), namun harus menjadi malaikat pelindung bagi mereka yang dihantam nasib sial tanpa bisa menghindar (brute luck). Di seberang Dworkin, Amartya Sen dan Martha Nussbaum menolak uang sebagai ukuran. Keadilan, bagi mereka, nirmakna tanpa “kapabilitas”. Percuma memberi sepatu lari kelas wahid pada seseorang yang tidak pernah diizinkan keluar rumah.
Di saat perdebatan distributif ini makin rumit dan terjebak layaknya kalkulasi akuntansi moral, Elizabeth Anderson menggebrak meja dan membalikkan keadaan. Ia mempelopori Egalitarianisme Relasional. Bagi Anderson, para filsuf distributif itu rabun dekat. Mereka terlalu sibuk membagi “barang”, tapi lupa pada “manusia”-nya. Inti dari kesetaraan sejati bukanlah soal siapa punya mobil seharga berapa, melainkan tentang ketiadaan dominasi. Keadilan adalah ketika seorang pekerja tidak perlu menunduk gemetar di hadapan majikannya. Keadilan adalah ketika tidak ada satu kelompok pun yang diinfantilisasi (dianggap anak kecil) atau diredusir menjadi sekadar angka dalam mesin statistik. Egalitarianisme relasional menuntut satu hal mutlak: tatanan masyarakat tanpa kasta, tanpa kelas, tanpa manusia subordinat.
Di balik segala argumen cemerlang itu, teori-teori liberal kerap kali menderita kebutaan saat dihadapkan pada realitas domestik dan jalanan. Susan Moller Okin menelanjangi keluguan para filsuf yang menganggap keluarga sebagai zona suci yang tak boleh disentuh negara. Okin berteriak tegas: selama perempuan masih menjadi budak tak bergaji di ranah dapur dan sumur, kesetaraan di ruang publik hanyalah utopia murahan. Kontrak sosial, pada kenyataannya, sering kali didahului oleh “kontrak seksual” gaib yang menempatkan pria sebagai pemegang saham utama peradaban.
Belum lagi jika kita membedah luka interseksionalitas. Kesengsaraan perempuan kulit putih kelas menengah yang bosan di rumah, sangat bertolak belakang dengan penderitaan perempuan kulit hitam kelas pekerja yang tenaganya diperas di luar rumah dan keibuannya dihina oleh negara dengan julukan-julukan parasit sosial. Keadilan tak bisa hanya memandang manusia dari satu warna lensa; ia harus melihat persilangan nasib yang mengerikan antara ras, kasta, dan gender.
Senjata Pamungkas Menantang Tirani
Pada akhirnya, abstraksi filsafat ini harus turun ke lumpur realitas. Menghadapi kubu lain yang hanya peduli agar masyarakat “cukup” makan (Sufisiensianisme) atau yang sekadar jijik melihat kekayaan ekstrem (Limitarianisme), kaum egalitarian menawarkan sebuah senjata pragmatis namun beringas: Jaminan Penghasilan Dasar Universal (UBI).
Mengapa UBI begitu dipuja sebagai ujung tombak keadilan egalitarian? Karena ia bukan sekadar uang sedekah. Ia adalah instrumen kebebasan radikal. Dengan memberi setiap warga negara pasokan dana tunai tanpa syarat, tanpa harus memohon, tanpa harus membuktikan kemiskinannya kepada birokrat yang angkuh, UBI memberikan satu kekuatan esensial yang selama ini direnggut dari kaum miskin: Kekuatan untuk menolak.
Ia adalah kekuatan untuk menolak jam kerja yang membunuh. Kekuatan seorang istri untuk melangkah keluar dari pernikahan yang diselimuti kekerasan fisik karena ia tak lagi bergantung pada dompet suaminya. Kekuatan untuk menegakkan kepala.
Egalitarianisme, pada derajatnya yang paling murni, bukanlah sebuah cita-cita utopis tentang masyarakat robotik di mana semua orang memiliki porsi serba kembar. Ia adalah sebuah tarian akrobat di atas kawat berduri untuk memastikan satu hal: bahwa manusia tidak pernah, dan tidak akan pernah, diturunkan derajatnya menjadi alat pemuas bagi manusia lainnya. Ia adalah penegasan bahwa di bawah langit yang sama, tidak ada darah yang lebih biru, dan tidak ada penderitaan yang lebih remeh.
Tinggalkan Balasan