NDP Sebagai Inspirasi dalam Gerakan Pembangunan Nasional
Ditengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, bangsa indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga arah dan nilai-nilai dalam pembangunan nasional. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan aspek keadilan sosial, moralitas, dan kemanusiaan. Padahal, indonesia tidak dibangun hanya oleh angka dan data statistik, melainkan oleh manusia-manusia yang memiliki nilai, cita, dan kesadaran kolektif.
Disinilah pentingnya merujuk kembali pada pondasi nilai yang mendalam dan menyeluruh. Salah satu gagasan yang dapat menjadi sumber inspirasi adalah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang dirumuskan oleh cendikiawan muslim indonesia, Nurcholish Madjid. NDP bukan hanya menjadi doktrin internal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), tetapi juga merupakan refleksi filosofis dan moral tentang hakikat manusia, masyarakat, dan cita-cita keadilan.
Dengan menjadikan NDP sebagai acuan, pembangunan nasional dapat diarahkan bukan hanya untuk mengejar kemajuan fisik, tetapi juga untuk membangun manusia indonesia seutuhnya: yang merdeka, berakal, beriman, dan bertanggung jawab. Maka, kini saatnya bangsa ini menempatkan kembali nilai sebagai fondasi utama pembangunan dan NDP menawarkan panduan moral dan intelektual yang relevan untuk itu.
Pembangunan nasional merupakan proses transformasi berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Namun, pembangunan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi arah kebijakan. Tanpa nilai, pembangunan berisiko kehilangan arah dan justru melahirkan ketimpangan, eksploitasi sumber daya, serta pengabaian terhadap harkat manusia. Dalam konteks inilah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang dirumuskan oleh Nurcholish Madjid menjadi inspirasi penting untuk membangun Indonesia yang beradab, adil, dan bermartabat.
NDP terdiri atas tujuh bab yang membahas secara sistematis nilai-nilai kepercayaan, kemanusiaan, kebebasan, ketuhanan, hubungan individu dan masyarakat, keadilan sosial dan ekonomi, serta hubungan antara kemanusiaan dan ilmu. Keseluruhan nilai dalam NDP membentuk landasan moral dan intelektual yang sangat relevan untuk mewarnai paradigma pembangunan nasional.
Salah satu nilai utama NDP adalah bahwa manusia harus menjadi pusat dari setiap proses pembangunan. Dalam NDP ditegaskan bahwa manusia memiliki potensi rasional, kebebasan, dan tanggung jawab. Maka dari itu, pembangunan tidak boleh hanya mengukur keberhasilan melalui indikator pertumbuhan ekonomi atau indeks investasi, tetapi juga sejauh mana manusia menjadi lebih berdaya, terdidik, dan bebas dari ketertindasan struktural.
Begitu pula dalam aspek keadilan sosial dan keadilan ekonomi, NDP menyoroti pentingnya distribusi kekayaan dan peluang secara merata. Pembangunan yang tidak adil hanya akan memperkuat jurang antara si kaya dan si miskin. Ketimpangan wilayah, penguasaan aset oleh kelompok elite, serta minimnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kecil menjadi tantangan nyata. Dalam hal ini, NDP memberikan pedoman moral bahwa keadilan adalah syarat mutlak dari pembangunan sejati.
Selain itu, NDP menekankan nilai spiritual dan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan tindakan sosial. Pembangunan yang berpijak pada etika spiritual akan mencegah penyimpangan seperti korupsi, kerusakan lingkungan, atau eksploitasi tenaga kerja. Dalam masyarakat yang majemuk dan religius seperti Indonesia, integrasi antara moralitas dan kebijakan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan.
Sebagai inspirasi praktis, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang menginternalisasi nilai-nilai NDP. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil antara lain:
- Kebijakan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan dan Keindonesiaan
Pemerintah perlu memperkuat pendidikan karakter sejak dini melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. NDP bisa menjadi sumber nilai pendidikan nasional yang membentuk generasi pembangun yang bukan hanya cerdas, tetapi juga beretika. - Pusat Etika Pembangunan Nasional (PEPN)
Pemerintah dapat membentuk badan lintas kementerian yang bertugas mengevaluasi dan mengkaji dampak etis dan sosial dari kebijakan pembangunan, baik di bidang ekonomi, infrastruktur, maupun teknologi. PEPN dapat bekerja sama dengan akademisi, tokoh agama, dan LSM. - Kebijakan Redistribusi Ekonomi dan Reforma Sosial
Untuk mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana dalam NDP, pemerintah harus memperkuat kebijakan seperti reforma agraria, perlindungan UMKM, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan pengenaan pajak progresif yang adil. Hal ini juga perlu didukung dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. - Integrasi Nilai Spiritual dalam Kebijakan Publik
Tanpa memihak agama tertentu, kebijakan publik harus mencerminkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Ini dapat diinternalisasikan dalam program pelatihan ASN, etika birokrasi, dan penguatan budaya anti-korupsi. - Pemberdayaan Partisipatif Berbasis Komunitas
Pemerintah perlu mengembangkan model pembangunan berbasis komunitas lokal yang memberi ruang partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan NDP bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bertanggung jawab terhadap masyarakat. - Investasi Ilmu Pengetahuan yang Humanis
Dalam semangat NDP yang mengaitkan ilmu dengan kemanusiaan, pemerintah harus mengarahkan riset, teknologi, dan inovasi bukan hanya untuk industri dan pasar, tetapi juga untuk menjawab persoalan sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan krisis lingkungan.
Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan diatas, pembangunan nasional Indonesia tidak hanya akan tumbuh dalam aspek ekonomi, tetapi juga kuat dalam dimensi moral dan spiritual. Indonesia akan menjadi bangsa yang maju secara teknologi dan adil secara sosial, serta bermartabat di mata dunia.
Pada akhirnya, NDP bukan hanya dokumen ideologis HMI, tetapi warisan pemikiran bangsa yang layak dijadikan acuan pembangunan nasional. Bila nilai-nilai dalam NDP dihidupkan dalam ruang publik, maka kita tidak sekadar membangun jalan, gedung, atau industri, tetapi juga membangun manusia Indonesia seutuhnya yang bebas, berilmu, adil, dan beriman.
Penulis : Dimas Pascal Malik (Ketua Bidang Pembinaan Anggota HMI Cabang Palembang)