Beberapa waktu lalu, linimasa kita diserbu oleh satu istilah yang bunyinya cukup renyah, tetapi sebenarnya tidak etis sama sekali: Mokondo. Sudah tahu, kan, maksudnya?
Biasanya, istilah itu disematkan kepada laki-laki yang dianggap parasit, enggan keluar uang saat kencan, atau malah menumpang hidup pada pasangannya. Sepintas, istilah ini terdengar biasa-biasa saja. Seolah-olah orang-orang masa kini sudah sadar harga diri, ogah dimanfaatkan, dan berani bersuara.
Namun, kalau mau kita kritisi secara jujur, istilah ini sebenarnya menyimpan aroma “kesombongan kelas” dan standar ganda yang cukup pekat. Mari kita bedah pelan-pelan.
Pertama, mari bicara soal modal. Di dunia yang serba materialistis ini, kita seolah sepakat bahwa satu-satunya modal dalam hubungan adalah isi dompet. Kalau si laki-laki tidak bisa membayari makan atau nonton, ia langsung kena cap Mokondo. Lho, kok enak tenan kita menyederhanakan manusia hanya sebatas mesin uang?
Kita bisa membayangkan ada laki-laki yang perhatiannya luar biasa, sudi mendampingi belanja sampai kakinya gempor, mau mendengarkan curhat urusan kerja yang tak ada habisnya, tetapi kebetulan sedang bokek karena kena PHK atau memang berasal dari kelompok masyarakat yang tidak punya privilese “wah”.
Apakah semua kebaikan dan kehadiran fisiknya itu otomatis menjadi nihil hanya karena ia tidak punya “modal” materi? Kalau kita cuma melihat uang, bukankah kita sendiri yang sedang merendahkan nilai kemanusiaan dari pasangan kita?
Kedua, ini yang agak nyebahi. Kita sering berteriak-teriak soal kesetaraan gender. Setiap orang harus berdaya, harus bekerja, dan harus punya uang sendiri. Bagus, saya sepakat seribu persen. Namun anehnya, pas urusan bayar-membayar, banyak dari kita yang mendadak kembali ke zaman baheula. Maunya tetap laki-laki yang membayar semuanya.
Istilah Mokondo ini sejatinya adalah senjata patriarki yang dipinjam oleh masyarakat untuk memukul laki-laki. Kita menuntut laki-laki untuk menjadi “penyedia” (provider) sejati, tetapi di sisi lain, kita benci jika laki-laki merasa memiliki kuasa karena dialah yang keluar uang. Ini, kan, namanya nalar yang terjepit. Kita mengaku ingin mandiri, tapi kok malah merundung laki-laki yang, katakanlah, tidak punya modal?
Ketiga, soal interseksionalitas. Sebuah istilah mentereng yang intinya menyebutkan bahwa nasib seseorang itu dipengaruhi oleh banyak hal: kelas ekonomi, latar belakang keluarga, hingga faktor keberuntungan. Melempar label Mokondo itu ibarat kita menertawakan orang yang kalah dalam kompetisi ekonomi.
Pernahkah kita berpikir, jangan-jangan si laki-laki ini memang sedang berjuang setengah mati di tengah sistem yang semakin tidak ramah terhadap rakyat kecil? Menghakimi orang hanya dari kemampuannya membayar fine dining itu, menurut saya, kok ya agak kurang andhap asor. Tampaknya itu bukan sebuah pemberdayaan, melainkan elitisme yang dibungkus dengan bahasa gaul.
Kalau memang tidak cocok, ya sudah, tinggalkan. Tidak perlu dimaki-maki menggunakan sebutan alat kelamin. Hubungan itu adalah urusan kecocokan nilai, atau sekufu dalam istilah agama. Bukan ajang perundungan massal di media sosial.
Sudahlah. Berhentilah memakai istilah Mokondo. Selain karena kasar dan tidak sedap didengar, istilah itu hanya membuat kita menjadi manusia yang dangkal. Mari hargai manusia sebagai manusia seutuhnya, bukan sebagai tumpukan uang kertas atau sebatas alat kelamin. Karena kalau modal kita berelasi hanya berisi label-labelan kasar begitu, lantas apa bedanya kita dengan mesin perundung yang tidak punya hati?
Begitu.
Editor: Andi Surianto
Tinggalkan Balasan