Remediasi (2): Pesan Redaksi Tahun Pertama (3)

Melanjutkan tulisan sebelumnya, Noam Chomsky dalam dua bukunya dengan tajam menyoroti bagaimana media-media utama dikuasai oleh korporasi raksasa. Para pemilik modal ini senantiasa menentukan konten siaran dengan cara yang sangat halus hingga sering kali tak disadari oleh publik.

Pernyataan di atas selaras dengan bukunya yang lain, yang ditulis bersama Edward S. Herman, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Sebagai pilar demokrasi, terdapat jarak antara realitas dengan teori yang menjelaskan bahwa media harus bersifat objektif dan tidak berpihak. Namun, Herman dan Chomsky menyatakan bahwa pada realitanya, media menjadi pengeras suara para pemegang kuasa.

Di Indonesia hal tersebut secara normatif diatur dan dibahas salah satunya di dalam PP No. 46 Tahun 2021. Dalam ketentuan umum PP tersebut, dituliskan bahwa media yang didirikan oleh negara setidaknya harus bersifat independen dan netral. “Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.”

Kutipan di atas memberikan penjelasan bahwa media secara normatif sebagai lembaga penyiaran harus bersifat netral. Pada kenyataannya, pada masa Orde Baru dalam rentang waktu 1966-1998, LPP menjadi alat propaganda negara. LPP dalam hal ini TVRI dan RRI tidak beroperasi sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, melainkan berstatus sebagai corong pemerintah di bawah kendali penuh Departemen Penerangan. Siaran mereka bersifat monopolistik dan didesain murni sebagai alat propaganda untuk mengarahkan opini publik agar mendukung program pembangunan rezim Orde Baru dan narasi politik penguasa saat itu, tanpa memberikan ruang yang seimbang bagi kelompok politik lain.

Literatur sejarah media mencatat ini secara luas. Salah satunya tertuang dalam jurnal akademis Universitas Diponegoro (Undip), yakni Jurnal Sabda Vol. 18 (2023) berjudul “Dinamika Program Siaran TVRI Tahun 1969-1989”.

Pembahasan di atas memberikan pelajaran bahwa apa yang menjadi kritik Herman dan Chomsky, bahwa media hanya bertugas sebagai pelayan elite dan memproduksi persetujuan (manufacturing consent) publik melalui 5 filter ketat (kepemilikan, iklan, sumber, flak, dan anti-komunisme) memang benar adanya.

Itu artinya, media secara halus bekerja untuk membuat masyarakat biasa setuju, maklum, atau mendukung apa saja yang dilakukan oleh para penguasa dan pemilik modal (kaum elite). Di mana sebelum sebuah berita sampai ke layar TV atau HP kita, berita tersebut harus melewati 5 saringan (filter) ketat. Jika sebuah fakta merugikan elite, fakta itu akan tersangkut di salah satu saringan ini.

Pertama, kepemilikan alias (siapa bosnya?). Perusahaan media besar tidak dimiliki oleh orang sembarangan, melainkan oleh konglomerat atau perusahaan raksasa. Tentu saja, bos media tidak akan membiarkan wartawannya menulis berita yang menjelek-jelekkan bisnis lain milik si bos atau teman-teman si bos. Intinya, media akan melindungi kepentingan bisnis pemiliknya.

Kedua, iklan (siapa yang mendanai?). Media butuh uang untuk hidup, dan uang itu datang dari pengiklan (perusahaan besar). Jika media membuat berita investigasi yang membongkar kejahatan lingkungan sebuah perusahaan sawit raksasa, perusahaan sawit itu akan menarik iklannya. Media yang takut bangkrut akhirnya memilih untuk membuat berita yang “aman-aman saja” agar pengiklan tetap senang. Pendeknya, media tidak akan menggigit tangan yang memberinya makan.

Ketiga, sumber berita (dari mana infonya?). Wartawan seringkali tidak punya waktu dan biaya untuk mencari sumber berita ke pelosok. Mereka akhirnya bergantung pada “sumber resmi” yang mudah diakses, seperti konferensi pers pemerintah, kepolisian, atau pakar dari lembaga ternama. Karena terus-menerus mengambil berita dari sumber penguasa, sudut pandang berita yang muncul adalah sudut pandang penguasa, bukan sudut pandang rakyat kecil. Singkatnya, penguasa menyuapi media dengan informasi yang sudah disesuaikan dengan agenda mereka.

Keempat, flak atau serangan balik (takut dihukum). Jika ada media yang berani melawan arus dan mengkritik elite terlalu keras, mereka akan diserang balik (flak). Bentuknya bisa macam-macam: ditegur pemerintah, dituntut ke pengadilan pencemaran nama baik oleh pengusaha, diserang pendukung fanatik di media sosial, hingga boikot. Karena tidak mau pusing dan rugi, media memilih menyensor diri mereka sendiri (self-censorship). Sederhananya, media menghindari berita yang bisa memicu masalah hukum atau kemarahan orang kuat.

Kelima, membentuk musuh bersama (anti-Komunisme.Pada zaman Perang Dingin, elite di Amerika menggunakan “Bahaya Komunis” untuk menakut-nakuti rakyat. Jika rakyat takut, mereka akan bersatu dan mendukung apa pun kebijakan pemerintah (termasuk kebijakan perang). Di era modern, “hantu” ini bisa berganti wujud menjadi Terorisme, Aseng, atau musuh negara lainnya. Media terus mengulang ketakutan ini agar masyarakat merasa butuh perlindungan dari elite. Intinya, menjual rasa takut agar masyarakat patuh pada penguasa.

Remediasi

Pada pesan ini kami ingin mempertegas bahwa media dalam praktiknya memang sangat sulit untuk terbebas dari keberpihakan. Media niscaya memiliki keberpihakan dan mustahil nir keberpihakan selama masih bergantung pada pihak eksternal. Entah itu pemilik, pemodal, pengiklan, dan hal lain yang membuatnya keruh dengan segala bentuk kepentingan.

Namun, kebuntuan ini bukanlah tanpa jalan keluar. Dan jalan itu, sebetulnya sangatlah mudah. Seperti perkataan Jurgen Habermas dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), media seharusnya berfungsi seperti “alun-alun kota”. Di dalam ruang ini, setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara untuk berdiskusi, berdebat secara rasional, dan membentuk opini publik demi kebaikan bersama. Agar ruang ini tetap sehat, media harus sepenuhnya netral dan independen. Habermas sangat menekankan bahwa media tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan koersif (pemerintah) maupun kekuatan uang (korporasi/iklan).

Jalan keluar atas kebuntuan ini juga ditawarkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel melalui The Elements of Journalism (2001), sebuah buku yang kini dianggap sebagai ‘kitab suci’ bagi jurnalis modern. Sifat ideal media menurut mereka harus bertumpu pada asas: kewajiban pertama media adalah pada pencarian kebenaran, dan loyalitas utamanya adalah kepada warga negara (bukan pemegang saham atau penguasa). Media harus bertindak sebagai pemantau kekuasaan yang independen (watchdog), menjadi forum kritik yang sehat, dan menyajikan informasi secara komprehensif dan proporsional.

Itulah sebabnya, kami memberikan kesempatan kepada semua para penulis untuk dapat berdiskusi melalui tulisan-tulisan yang dikirimkan. Adapun proses kurasi yang dilakukan bukan semata 5 filter ketat seperti apa yang disebut Herman dan Chomsky. Kami tidak menaruh curiga, tulisan yang Anda kirimkan memuat kepentingan tertentu. Tetapi, konsep tentang “objektivitas absolut” (di mana penulis benar-benar netral tanpa emosi atau pengaruh apa pun layaknya robot) kini diakui sebagai mitos belaka oleh para akademisi dan praktisi media modern.

Jauh sebelum teori-teori modern muncul, Walter Lippmann dalam Public Opinion (1922) sudah menyatakan bahwa manusia tidak merespons realitas secara langsung, melainkan merespons “gambar-gambar di dalam kepala mereka” (pictures in our heads). Gambar ini adalah stereotip atau prasangka yang terbentuk dari lingkungan kita. Karena setiap penulis melihat dunia melalui kacamata stereotip di kepalanya, maka tulisan yang dihasilkan tidak pernah benar-benar objektif, melainkan hasil saringan dari prasangka pribadi si penulis.

Hal lain yang juga tak bisa kami hindari adalah bahwa bahasa tidak pernah netral; setiap kata membawa muatan emosi dan sudut pandang. Pilihan kata yang digunakan penulis langsung menunjukkan posisi ideologi atau egonya.

Umpamanya, Anda ingin menyampaikan fakta bahwa “seseorang meninggal dalam baku tembak.” Penulis A menulis: “seorang teroris tewas digerebek aparat.” Penulis B menulis: “seorang pejuang gugur dalam kontak senjata.” Faktanya sama persis, tetapi pilihan kata (diksi) langsung mengarahkan simpati dan persetujuan pembaca ke arah yang berbeda.

Karena sadar bahwa manusia tidak mungkin 100% objektif, tokoh seperti Bill Kovach dan Tom Rosenstiel memberikan jalan keluar yang sangat rasional. Yang dituntut untuk objektif bukanlah manusia, melainkan metodenya.

Karena itu pula kami percaya bahwa tuntutan seorang penulis untuk mematikan ego dan keberpihakannya hingga nol persen adalah sesuatu yang mustahil secara psikologis dan linguistik. Sehingga dalam proses kurasi kami tidak memandang siapa dan apa atribut Anda. Proses kurasi tersebut kami tujukan untuk memahami secara mendalam bagaimana metode Anda menyampaikan gagasan. Dan, proses editorial kami tujukan sebagai proses remediasi (penyembuhan) stereotip atau prasangka yang mengitari kita semua.