Ilusi Ruang Publik di Kolom Opini Media Massa
Menulis opini di media massa kerap dianggap sebagai puncak pencapaian diskursif seorang intelektual. Ada asumsi naif bahwa media massa adalah ruang kosong yang netral, sebuah marketplace of ideas di mana argumen terbaik akan memenangkan akal sehat publik. Namun, narasi ini mengabaikan realitas material dan ekonomi-politik yang menopang industri media. Jauh dari sekadar ruang pencerahan, kolom opini di media massa sejatinya adalah arena kurasi ideologis yang melanggengkan hegemoni kekuasaan dan mengkomodifikasi pemikiran kritis itu sendiri.
Filsuf Jerman Jurgen Habermas dalam karya klasiknya, The Structural Transformation of the Public Sphere (1989), mengidealkan ruang publik sebagai tempat di mana warga negara yang setara berkumpul untuk berdiskusi secara rasional bebas dari represi negara. Namun, Habermas sendiri menyadari bahwa kapitalisme lanjut telah mengubah ruang ini menjadi instrumen konsumsi.
Kolom opini di media massa modern bukanlah ruang publik yang egaliter, melainkan ruang yang sangat elitis. Sosiolog Pierre Bourdieu dalam On Television (1998) mengingatkan bahwa akses terhadap media massa sangat bergantung pada “kapital budaya” (gelar akademik, jabatan struktural, kedekatan dengan editor). Media massa tidak mencari kebenaran, mereka mencari “otoritas”. Seorang petani yang tanahnya dirampas korporasi jarang mendapat tempat di kolom opini media arus utama; sebaliknya, yang menulis tentang nasib petani tersebut adalah akademisi kelas menengah dari ibu kota. Dengan demikian, kolom opini secara tidak langsung melakukan “kekerasan simbolik”—meminggirkan suara subjek yang tertindas dengan menggantikannya lewat narasi para teknokrat.
Mengapa ide-ide yang sangat radikal dan mengancam fondasi kapitalisme jarang (atau tidak pernah) lolos ke meja redaksi arus utama? Jawabannya terletak pada Propaganda Model yang digagas oleh Edward S. Herman dan Noam Chomsky dalam buku Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (1988).
Herman dan Chomsky berargumen bahwa media massa dikendalikan oleh lima “filter”, dua yang paling utama adalah kepemilikan/orientasi profit dan ketergantungan pada iklan. Ketika seorang penulis mengirimkan opini ke media arus utama, tulisannya harus melewati filter gatekeeper (editor) yang secara sadar maupun tidak sadar bekerja untuk menjaga kepentingan pemilik modal dan pengiklan.
Media massa mengizinkan perdebatan, tetapi hanya di dalam batas-batas yang disetujui oleh sistem (ilusi perdebatan yang sehat). Anda diizinkan menulis opini mengkritik kebijakan menteri tertentu (karena itu menjual kontroversi), tetapi Anda tidak akan pernah diizinkan menulis opini berwujud seruan revolusi agraria yang mengancam konglomerasi properti yang kebetulan menjadi pengiklan terbesar media tersebut. Penulis opini, betapapun kritisnya ia merasa, pada akhirnya hanya bermain di “kolam dangkal” yang ukurannya sudah ditentukan oleh pemilik kolam.
Komodifikasi Kritik dan Matinya Subjek Berpikir
Kolom opini media massa hari ini adalah sebuah kritik yang telah direduksi menjadi komoditas. Hal ini boleh jadi disebabkan oleh era digital dan attention economy yang menekan media massa untuk bertahan hidup melalui klik, pageviews, dan engagement.
Dalam konteks ini, penulis opini yang marah, kritis, dan berapi-api sebenarnya sedang dihisap nilai lebihnya oleh platform. Filsuf Byung-Chul Han dalam In the Swarm: Digital Prospects (2015) menyoroti bagaimana arus informasi dan opini hari ini tidak lagi menghasilkan pencerahan (seperti yang diidamkan Era Pencerahan), melainkan hanya menghasilkan kebisingan dan kemarahan sesaat.
Opini yang mengkritik oligarki, ironisnya, diterbitkan oleh media milik oligarki, dibaca oleh masyarakat yang lelah, dibagikan di media sosial milik korporasi teknologi raksasa (big tech), dan pada akhirnya hanya menghasilkan AdSense dan data bagi para pemodal. Tulisan kritis tidak lagi memicu pergerakan sosial; ia diturunkan derajatnya menjadi “konten” untuk dikonsumsi lalu dilupakan keesokan harinya.
Menulis opini di media massa arus utama, dengan demikian, bukanlah tindakan emansipatoris yang murni. Ia adalah sebuah partisipasi dalam teater demokrasi yang sudah diatur sedemikian rupa naskahnya.
Para intelektual yang berlomba-lomba menembus ketatnya kurasi opini di koran atau portal berita besar harus menyadari bahwa mereka tidak sedang menaklukkan media; justru media-lah yang sedang menaklukkan liar gagasan mereka, menjinakkannya dengan standar jurnalistik, dan menjualnya demi traffic. Jika pemikiran kritis ingin benar-benar merdeka, ia mungkin harus berhenti mengetuk pintu media arus utama dan mulai membangun infrastruktur diskursusnya sendiri yang terdesentralisasi.
