Bukan Amukan Alam, tetapi Tagihan dari Keangkuhan Tata Ruang

Huru-hara hidrometeorologi yang menghajar kita di pertengahan Januari 2026 ini bukanlah “anomali”. Berhenti menyebutnya demikian. Apa yang kita saksikan hari ini—dari pesisir Surabaya hingga lereng bukit Sumatera—adalah tagihan utang ekologis yang jatuh tempo secara bersamaan. Data BMKG dan BNPB hanyalah kertas pembukuan yang mengonfirmasi apa yang sebenarnya sudah lama kita tahu: kita telah memeras lingkungan melampaui titik nadirnya. Ini bukan soal alam yang sedang marah, melainkan konsekuensi brutal dari nalar pembangunan yang bebal terhadap hukum fisika dan geologi.

Mari kita bedah dari Surabaya. Peringatan tentang pasang air laut setinggi 140 cm di Tanjung Perak itu bukan sekadar angka statistik, itu adalah vonis bagi kota yang tanahnya terus amblas. Banjir yang melumpuhkan Kenjeran hingga Benowo tak bisa lagi dikambinghitamkan pada siklus bulan mati. Masuknya laut ke daratan adalah bukti telanjang bahwa laju land subsidence (penurunan tanah) sudah menyalip kecepatan kita menumpuk beton.

Selama ini, strategi kita naif: melawan laut dengan mesin. Kita terlalu memuja pompa dan tanggul. Padahal, secara teknis, pompa kehilangan taringnya saat hujan deras bersekongkol dengan pasang maksimum. Ketika gravitasi tak lagi membantu membuang air ke laut karena permukaan laut lebih tinggi dari daratan, kita mempertaruhkan nasib jutaan orang pada mesin yang punya batas kemampuan. Ini bukan adaptasi, ini perjudian infrastruktur yang gegabah. Genangan yang tak kunjung surut adalah bukti bahwa rekayasa sipil semata takkan pernah menang melawan volume air yang terus membengkak akibat pemanasan global.

Lihat ke barat, pada kelumpuhan jalur kereta api di koridor Pekalongan-Batang. Rel yang terendam 10 cm itu menampar wajah sistem logistik kita. Keputusan memutar rute KA Jayabaya dan Harina lewat selatan mungkin menyelamatkan perjalanan hari ini, tapi itu menyembunyikan borok yang lebih besar: Pantai Utara Jawa sedang sekarat. Kita memaksakan infrastruktur vital berdiri di atas tanah lunak yang terus merosot karena air tanahnya disedot habis-habisan oleh industri. Kita membangun koridor ekonomi di atas spons basah yang sedang diperas.

Bergeser ke hulu, di Sumatera dan perbukitan Malang. Tragedi longsor dan banjir bandang di sana menelanjangi kegagalan kita menjaga “pagar hidup”. Istilah “bencana alam” di sini menyesatkan, bahkan curang. Longsor di jalur Malang-Kediri atau banjir lumpur di Aceh tidak terjadi secara kebetulan. Itu terjadi karena lereng yang tugas alaminya mengikat tanah dan air, telah kita gunduli dan paksa menjadi ladang uang. Saat hutan berganti menjadi tanaman semusim, tanah kehilangan daya cengkeramnya. Hujan hanyalah pemicu; pembunuhnya adalah kebijakan alih fungsi lahan yang serampangan.

Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah ketidakadilan yang menyertainya. Bencana ini diskriminatif. Korbannya selalu mereka yang paling rentan: warga kampung nelayan di Surabaya Utara, buruh di bantaran sungai Pekalongan, petani kecil di lereng bukit. Mereka tidak tinggal di zona merah karena hobi, tapi karena terpinggirkan secara ekonomi. Narasi pemerintah soal “ketangguhan warga” atau “resiliensi” seringkali terdengar seperti eufemisme untuk “silakan berjuang sendiri”. Ini adalah pemiskinan sistematis yang tak tercatat dalam laporan inflasi.

Kesimpulannya pahit tapi harus ditelan: Indonesia sedang menuai badai dari benih kehancuran yang kita tanam sendiri. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kita seringkali hanya macan kertas—dokumen administratif yang tak punya gigi saat berhadapan dengan kepentingan modal. Solusi “tambal sulam” seperti meninggikan jalan atau menambah pompa tak lagi memadai.

Tanpa keberanian radikal—seperti moratorium total pembangunan di zona resapan, audit infrastruktur yang jujur, dan penegakan hukum lingkungan yang tanpa kompromi—Januari 2026 hanyalah pembuka. Kita harus berhenti bersikap reaktif seperti pemadam kebakaran yang panik. Peringatan dini BMKG sudah presisi, tapi peringatan itu tak berguna jika kita tetap angkuh mengelola ruang hidup. Alam tidak butuh kita, kitalah yang butuh alam. Dan saat ini, alam sedang menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa.